Ditengarai Korupsi Dana Desa Rp 435 Juta Plt Kades Polebungin, Terancam Penjara 20 Tahun

1842

BATARAMEDIA.COM, Kepulauan Selayar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Polebungin yang berinisial SF diwilayah Kecamatan Bontomanai Kepulauan Selayar Propinsi Sulawesi Selatan ditenggarai melakukan korupsi dana desa senilai Rp 435.030.912,- selama tahun anggaran 2019. Tersangka SF juga telah resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Selayar dan dititip di Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIB Benteng sejak 21 Juli 2021 yang lalu.

Selain itu, tersangka juga akan dijerat dengan pasal 2 ayat (1) subs pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar melalui Kepala Seksi Intelijennya, La Ode Fariadin, SH tadi malam, Senin, (23/08/21) sekitar pukul 21.45 Wita.

READ  JPU Hadirkan 4 Saksi Sidang Kasus Pencurian di Mini Market Surya Jaya

Selain Plt dan sekaligus selaku Sekretaris Desa Polebungin, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Kepulauan Selayar juga telah memintai keterangan terhadap Kepala Urusan Keuangan, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan sejumlah perangkat desa lainnya.

Dikatakan La Ode Fariadin bahwa pasca terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor : 001/P.4.28/Fd.1/04/2021 bertanggal 22 April 2021 oleh tim penyidik Kejari Kepulauan Selayar telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang diduga mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan ADD dan DDS tahun 2019 Desa Polebungin. Disamping itu, tim penyidik juga telah melakukan penyitaan surat-surat dan dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh SF.” ungkapnya.

READ  Sandera Kasus Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Rp43 Triliun , Jusuf Rizal: Ada Apa Dengan Kejagung?

Dari hasil penyidikan ini maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Plt Kepala Desa Polebungin dan sekaligus merangkap sebagai Sekdes dengan inisial, SF disinyalir telah melakukan perbuatan unsur melawan hukum dengan tidak transparansi serta tidak akuntabel dalam mengelola keuangan Desa Polebungin. Diantaranya telah ditemukan adanya kemahalan harga, kekurangan volume dalam kegiatan pelaksanaan proyek fisik serta kegiatan fiktif sehingga berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Kepulauan Selayar sebesar Rp 435.030.912,-

Untuk itu, perkara ini telah dinyatakan lengkap atau P-21 dan telah dilakukan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari jaksa penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Insha Allah secepatnya perkara ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar Sulsel.” pungkas La Ode Fariadin seraya menyatakan bahwa dalam perkara ini pihak Kejari Selayar tetap akan mengupayakan pengembalian dan pemulihan keuangan negara. Karena salah satu tujuan penegakan supremasi hukum khususnya pada tindak pidana korupsi bukanlah seberapa banyak perkara dan beberapa lama seseorang dipenjara melainkan seberapa besar pengembalian dan pemulihan keuangan negara.” tandas dia.

READ  Korban Penambangan Pasir di Balindongan Mulai Resah

 

Penulis : DSJ

Editor.   : AB