Desa Labuang Pamajang dan Tanamalala di duga merugikan  Negara Rp 1,2 Miliar Lebih

959

BATARAMEDIA.COM | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepala Desa Labuang Pamajang, SI dan Kepala Desa Tanamalala, MD di Pulau Jampea Kecamatan Pasi’masunggu Kepulauan Selayar Propinsi Sulawesi Selatan atas permintaan Kepolisian Resor (Polres) yang diterima oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) dari Inspektorat Daerah Kepulauan Selayar mencapai angka Rp 1,2 miliar lebih selama tiga tahun dari tahun anggaran 2017 hingga 2019. Demikian diungkapkan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kepulauan Selayar melalui Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi, Ipda Suhardiman, SH, M.Si ketika ditemui diruang kerjanya di Mapolres, Jumat (06/08/21) sekitar pukul 09.15 Wita pagi tadi.

Suhardiman pun mengurai. “Untuk LHP bekas Kepala Desa Labuang Pamajang, SI yang lebih lazim oleh rekannya menyebut Jokowi mencapai angka Rp 575.673.729,- Sedangkan LHP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kepulauan Selayar untuk mantan Kepala Desa Tanamalala, MD yang juga dalam wilayah administrasi Kecamatan Pasi’masunggu berada diangka Rp 680.806.514,- Sehingga jika ditotalkan kerugian negara yang dialami atas perbuatan kedua oknum mantan kepala desa ini mencapai Rp 1,2 miliar lebih.” pungkasnya.

READ  Polisi Harus Usut Tuntas Pemalsuan Surat Test Antigen RS.Universitas Indonesia Timur (UIT).

Suhardiman kembali mengungkapkan,” Jika tak ada aral yang melintang Senin pekan depan Tim Penyidik dari Satuan Reserse dan Kriminal bersama Unit Tipikor Polres Kepulauan Selayar akan berangkat ke Makassar untuk melakukan ekspose di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan sekaligus akan melakukan menggelar tersangka terhadap kedua oknum mantan kepala desa di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulsel di Makassar.” tambah matan pelaksana tugas (Plt) Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Taka Bonerate ini.

Ada kemungkinan nantinya akan terjadi penambahan tersangka dalam kasus yang menyeret dua bekas kepala desa ini. Baik SI maupun MD saat ini masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Meskipun kepastiannya penambahan tersangka itu akan terungkap setelah gelar penetapan tersangka pekan depan.” kata Suhardiman.

READ  IJTI Kalbar Minta Polisi Proses Pidana 3 Oknum Wartawan Pemeras di Sintang

Sebelumnya mantan Kepala Desa Tanamalala, MD mengakui jika temuan kerugian negara yang terjadi atas perbuatannya memang mencapai angka ratusan juta rupiah. Akan tetapi sebagian dari temuan itu dirinya mengaku sudah dikembalikan. Sehingga masih ada tersisa dikisaran hampir Rp 400 jutaan. Itupun kata MD, sudah termasuk temuan pembayaran pajak yang belum diselesaikan hingga dipenghujung masa jabatannya.

“Dari total keseluruhan hasil temuan saya, sebagian sudah saya selesaikan. Sehingga yang tertinggal sampai saat ini menurut MD tersisa dikisaran Rp 350 jutaan lebih. Namun begitu kata dia, dirinya tetap akan berupaya untuk menyelesaikannya. Dan jika masih ada kesempatan dan Allah SWT memberi rezeki, saya masih memiliki niat baik untuk menyelesaikannya.” kata MD via selulernya saat dimintai keterangan persnya terkait besaran temuannya pada akhir Mei 2021 lalu.

READ  Tim Hukum PERAK dan PWmoi Dampingi Pelaporan si Becce' di Polda Sulsel

Lain halnya dengan mantan Kepala Desa Labuang Pamajang, SI. Dari dua nomor kontak yang dimilikinya tak satupun yang bisa dihubungi. Disamping itu, memang jaringan handphone diwilayah Desa Labuang Pamajang yang sangat tidak mendukung. Sehingga diperlukan komunikasi langsung kepada SI.

Sementara itu Camat Pasi’masunggu yang dikonfirmasi via selulernya mengaku sudah pernah mendapat panggilan dari Tim Penyidik Tipikor Polres Kepulauan Selayar bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kadis PMD), Irwan Baso, S.STP sebagai saksi. “Saya bersama Kadis PMD juga sudah pernah dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Kades Labuang Pamajang dan Tanamalala sebagai saksi.” ungkapnya tadi siang.

 

 

Penulis : DSJ

Editor.   : AB