BATARAMEDIA.COM | Kepulauan Selayar   kasus sengketa Pemilihan Kepala Desa Kohala yang oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar memenangkan Rahman R, Sos sebagai Kepala Desa Kohala terpilih hasil Pilkades yang digelar secara serentak pada 5 Desember 2019 lalu, itu bukan hanya menampar muka Pemerintah Daerah (Pemda) akan tetapi sebagai bentuk ketelodoran dan ketidakprofesionalan pejabat yang terlibat sekaitan dengan proses administrasi pengangkatan Kepala Desa Kohala, Rahman Hamdani diwilayah Kecamatan Buki Kepulauan Selayar Propinsi Sulawesi Selatan.

Oleh karena itu sebagai bentuk sanksi ataupun pembinaan kepada semua pejabat yang dianggap tidak profesional dalam lingkungan Pemda Kepulauan Selayar diantaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadis PMD), Irwan Baso, S.STP, Kepala Bagian Hukum Setda, Muh Basir, SH, Camat Buki, Drs Abmad Yani, mestinya Bupati, HM Basli Ali dapat mengambil sikap secara bijak dengan memberhentikan mereka dari jabatannya. Selain dinilai telodor para pejabat yang terlibat ini juga sudah merugikan keuangan negara.

“Putusan PTUN Makassar dengan perkara Nomor : 195/B/2021/PT. TUN.Mks bertanggal 6 Januari 2021 yang dinyatakan sudah inkracht itu hanya berlaku di Kabupaten Kepulauan Selayar. Oleh sebab itu maka proses hukumnya hanya sampai ditingkat banding. Dan ketika proses hukum ditingkat banding sudah usai semestinya tergugat, HM Basli Ali selaku Bupati Kepulauan Selayar harus membuktikan legowonya dengan melantik Rahman R, S.Sos sebagai Kepala Desa Kohala definitif periode 2019 – 2025. Tidak dengan menunggu hasil Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkan kepada Mahkamah Agung RI di Jakarta. Apalagi PK itu sama sekali tidak akan menangguhkan atau menggugurkan Putusan PTUN yang sudah inkracht.

READ  Bupati Barru Ikut Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan KDH/WKDH, ini Tujuannya

Karena langkah itu justru akan memunculkan image dikalangan publik bahwa tergugat telah mengakal-akali proses hukum dengan mengulur-ulur waktu hingga masa jabatan Kepala Desa Kohala berakhir. Apalagi dengan salah satu alasan menunggu hasil putusan PK dari Mahkamah Agung. Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap atau dinyatakan inkracht oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar. Sehingga sudah tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda penetapan dan pelantikan Rahman R, S.Sos.” ungkap salah seorang pegiat anti korupsi di Makassar Sulawesi Selatan.

Menyikapi pernyataan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Selayar, Dr Ir H Marjani Sultan, M.Si menyatakan,” Terkait kasus sengketa Pilkades Desa Kohala itu memunculkan dua versi pemahaman dan penafsiran terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Kepulauan Selayar. Versi pertama adalah kemenangan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terbanyak dari 3 TPS di Desa Kohala. Versi kedua adalah sekalipun hanya dimenangkan disalah satu TPS akan tetapi perolehan suara calon itu jauh lebih banyak dibanding dua TPS lainnya.

READ  Soal Kasus Dugaan Korupsi Plt Kades Polebungin Keterangan 5 Saksi Beratkan Terdakwah

Akibat munculnya dwi versi ini memunculkan perkara di PTUN Makassar. Dan kita semua tahu jika perkara ini masih dalam proses sebab tergugat telah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI. Bahwa ditingkat PTUN telah menyimpulkan bahwa ada 4 point yang harus dilaksanakan oleh tergugat. Dan satu diantaranya, ada yang tidak bisa dilakukan oleh tergugat. Yaitu mengumpulkan panitia pemungutan suara yang sudah dibubarkan. Dan panitia ini beda dengan KPU yang memiliki masa kerja. Ada periodenya. Sehingga tergugat meminta pertimbangan kepada Mahkamah Agung.” ungkap dia.

Kalau memang pada Putusan PK nantinya terkait permasalahan sengketa Pilkades sudah claer menurut Mahkamah Agung, saya kira Bupati Selayar akan melakukan pelantikan terhadap Rahman R, S.Sos sebagai Kepala Desa Kohala periode 2019 – 2025. Makanya langkah yang ditempuh oleh tergugat saat ini adalah menon-aktifkan Kepala Desa Kohala, Rakhman Hamdani dan mengangkat pelaksana tugas Camat Buki, Drs Ahmad Yani sambil menunggu hasil PK itu, supaya tidak ada satupun yang merasa dirugikan.” ujar Marjani Sultan saat dihubungi via selulernya di Makassar kemarin.

READ  Jaga kelestarian lingkungan, DPK KNPI Pajukukang bersama mahasiswa UIN Alauddin Tanam 1000 Pohon

Ditanya seputar harapan sejumlah kalangan yang menginginkan pejabat yang terlibat dalam proses administrasi pengangkatan Kepala Desa Kohala, Rakhman Hamdani untuk dicopot, Marjani Sultan dengan spontan memberikan jawaban,” Kalau masalah itu, jujur saya tidak bisa komentari. Sebab kita belum tahu persis oknum yang dianggap telodor dan tidak profesional.” kuncinya.

 

 

Penulis : DSJ

Editor.   : AB