BATARAMEDIA.COM | Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali terancam dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Jakarta jika hingga deadline waktu tanggal 26 Agustus 2021 belum melakukan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 9/G/2020/PTUN.Mks tanggal 29 Juli 2020 jo Putusan Nomor : 195/B/2020/PT.TUN.Mks bertanggal 6 Januari 2021 yang sudah berkekuatan hukum tetap atau sudah dinyatakan inkracht paling lama 21 hari kerja sejak penetapan pengadilan ini diterima oleh tergugat.

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berada ditangan tergugat, incasu Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali, ungkap Tim Kuasa Hukum Rahman R, S.Sos yang terdiri dari Jamaluddin, SH, Ida Hamidah, SH dan Jumadi Mansyur, SH melalui WhatsAppnya, Senin (16/08/21) sekitar jam 21.00 Wita. Sedangkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar cuma bertugas mengawasi. Karena perkara itu sudah dinyatakan inkracht maka tergugat Bupati Kepulauan Selayar diperintahkan untuk melaksanakan putusan ini paling lama 21 hari kerja sejak turunnya penetapan pengadilan dengan menetapkan dan memerintahkan HM Basli Ali selaku Bupati dan sekaligus sebagai tergugat untuk melaksanakan Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.Mks jo Putusan Nomor : 195/B/2020/PT.TUN.Mks yang sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap oleh PTUN Makassar.” ungkapnya.

Jamaluddin mengakui bahwa pada Kamis (12/08/21) kemarin, pihak tergugat dalam hal ini Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali telah mengajukan upaya hukum luar biasa yakni berupa Peninjauan Kembali (PK) yang ditujukan kepada Mahkamah Agung RI di Jakarta melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara di Makassar Sulawesi Selatan. Akan tetapi menurut Jamaluddin, SH upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh tergugat, itu sama sekali tidak menangguhkan apalagi menggugurkan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan inkracht.

READ  Soal Stadion Mattoangin, Plt Gubernur: Lanjutkan!

Tidak ada masalah tergugat mengajukan PK akan tetapi Putusan PTUN Makassar yang sudah berkekuatan hukum tetap mesti wajib untuk dieksekusi. Jika Bupati HM Basli Ali selaku tergugat masih saja bertepuk sebelah tangan dan tidak mau melaksanakan Putusan dengan melantik Kepala Desa Kohala terpilih, Rahman R, S.Sos versi PTUN Makassar sebagai hasil Pemilihan Kepala Desa secara serentak 54 desa di Kabupaten Kepulauan Selayar yang digelar pada 5 Desember 2019 lalu maka PTUN akan memanggil tergugat, HM Basli Ali. Jika hal ini sudah dilaksanakan oleh PTUN Makassar akan tetapi tergugat masih saja tidak mengeksekusi putusan pengadilan yang sudah dinyatakan inkracht itu maka PTUN akan menyurat kepada Presiden RI di Jakarta.

Ketika Bataramedia.com bertanya jika seandainya semua langkah ini sudah dilakukan, baik oleh kuasa hukum maupun oleh PTUN Makassar akan tetapi oleh tergugat Bupati Kepulauan Selayar masih saja enggan mengeksekusi dengan melantik Rahman R, S.Sos sebagai Kepala Desa Kohala terpilih di Kecamatan Buki Kepulauan Selayar, apa konsekwensi hukumnya bagi tergugat dengan tidak melaksanakan putusan ? Maka dengan spontanitas Kuasa Hukum Rahman R, S.Sos yakni Jamaluddin, SH menjawab,” Berbicara tentang konsekwensi, ini sangat tergantung kepada Presiden RI nantinya.

READ  Ketua FKPT Sulsel : Intoleran dan Radikalisme adalah Cikal Bakal Lahirnya Terorisme

Sebab dalam Undang-Undang hanya ada yang disebut Dwangsong atau uang paksa. Kemudian PTUN melaporkan kepada Presiden RI di Jakarta dan menyampaikan terkait adanya pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang tidak menjalankan Putusan PTUN. Disamping itu, Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali akan dicap sebagai salah satu pejabat tata usaha negara yang tidak taat hukum.” pungkas Jamaluddin kepada media ini.

Kami juga selaku Kuasa Hukum penggugat sudah mengecek ke PTUN Makassar dan ternyata pada 12 Agustus lalu upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh tergugat dengan melakukan PK sudah ada di PTUN Makassar. Akan tetapi sekali lagi kami akan pertegas bahwa upaya PK tidak menghalangi eksekusi Putusan PTUN Makassar yang sudah dinyatakan inkracht.” tegasnya.

Untuk laporan pidana dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan oleh kami selaku Kuasa Hukum penggugat, kami sudah menerima jawaban dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel bahwa saat ini sementara dibuatkan telahaannya.” kunci Jamaluddin, SH.

READ  Proyek D.I Waru-Waru Gunakan Material ilegal: Konsultan Pengawas Terkesan Tutup Mata

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kadis PMD), Irwan Baso, S.STP selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mau merespon telpon yang ditujukan kepadanya. Untuk Kadis PMD, Irwan Baso terkesan tertutup dan tidak mengaktifkan telfon selulernya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Selayar, Dr Ir H Marjani Sultan, M.Si yang ditemui diruang kerjanya kemarin, Rabu (18/08/21) sekitar pukul 12.00 Wita berpendapat bahwa semestinya sebelum dilakukan upaya hukum luar biasa oleh Bupati Kpulauan Selayar dengan mengajukan PK kepada Mahkamah Agung, Kepala Desa Kohala, Rakhman Hamdani yang saat ini menjabat sudah harus diberhentikan sementara dan mengangkat pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa Kohala.

Disisi lain Marjani Sultan juga berjanji akan segera menemui Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali untuk memberikan pertimbangan hukum terkait pelaksanaan eksekusi Putusan PTUN Makassar yang memenangkan Rahman R, S.Sos sebagai Kepala Desa Kohala terpilih hasil Pilkades serentak di 54 desa dalam wilayah Kepulauan Selayar pada 05 Desember 2019 lalu. Tampak mendampingi wartawan Bataramedia.com, M. Daeng Siudjung Nyulle adalah dari Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Sulsel, Andi Moch Basri.

 

 

Penulis : DSJ

Editor.   : AB