BATARAMEDIA.COM, Kepulauan Selayar  Setelah melalui beberapa proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar dengan perkara nomor : 9/G/2020/PTUN Makassar bertanggal 29 Juli 2020 dan putusan nomor : 195/B/2020/PT.TUN Makassar tanggal 6 Januari 2021 yang telah dinyatakan sudah berkuatan hukum tetap atau sudah inkracht terkait sengketa Pemilihan Kepala Desa Kohala yang dilaksanakan secara serentak di 54 desa pada 5 Desember 2019 yang lalu di Kabupaten Kepulauan Selayar oleh Bupati, HM Basli Ali bakal legowo untuk menerima kekalahannya.

Betapa tidak, menurut keterangan Camat Buki, Ahmad Yani yang dihubungi via selulernya malam ini, Jumat (10/09/21) sekitar pukul 20.55 Wita telah membenarkan jika untuk sementara waktu sambil menunggu hasil putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung RI, dirinya telah ditunjuk oleh Bupati, HM Basli Ali sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa Kohala di Kecamatan Buki Kepulauan Selayar Propinsi Sulawesi Selatan.

Secara dinas kata Camat Buki Ahmad Yani, dirinya belum menerima SK sebagai pejabat pelaksana tugas Kepala Desa Kohala di Kecamatan Buki. Namun saat kami dipanggil ke rumah jabatan bupati yang terletak disebelah utara Kantor Bupati Selayar Jl Jenderal Ahmad Yani Benteng, secara lisan dihadapan 5 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kohala yang disaksikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadis PMD), Irwan Baso, S.STP serta dihadiri oleh pejabat Kepala Desa Kohala yang di non aktifkan, Rahman Hamdani bersama istrinya, kami telah ditunjuk oleh Bupati Selayar untuk menjabat pelaksana tugas Kepala Desa Kohala sambil menunggu hasil PK dari Mahkamah Agung RI di Jakarta.” ungkapnya kepada BATARAMEDIA.COM.

READ  Breaking news; si jago merah bereaksi di mall Panakukang

Pernyataan ini juga telah dibenarkan oleh Ketua BPD Desa Kohala, Muh Ramli saat dikonfirmasi via telfon genggamnya malam ini. ” Untuk sementara Rahman Hamdani sudah di non aktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Kohala periode 2019 – 2025. Pemberhentian ini dilakukan sambil menunggu hasil putusan PK yang diajukan oleh tergugat, HM Basli Ali. Jika putusan PK nantinya memenangkan Bupati Selayar selaku tergugat maka Rahman Hamdani akan melanjutkan masa jabatannya sebagai Kepala Desa Kohala. Akan tetapi jika pada putusan PK nantinya tetap memenangkan Rahman R, S.Sos versi PTUN Makassar sebagai Kepala Desa Kohala terpilih maka Rahman Hamdani harus legowo menerima sebuah kekalahan setelah melalui proses hukum.

READ  Dicanangkan Menag, KUA Biringkanaya Siap Jadi Pusat Layanan Keagamaan

Sebelumnya ungkap Muh Ramli, oleh Bupati Kepulauan Selayar telah mengambil langkah dengan sebuah kebijakan melakukan rapat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Senin (06/09/21) untuk pengambilan keputusan terhadap hasil sengketa Pilkades Kohala yang oleh PTUN Makassar telah memenangkan Rahman R, S.Sos sebagai Kepala Desa Kohala terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak di 54 desa di Kabupaten Kepulauan Selayar pada 5 Desember 2019 yang lalu.

Kemudian sebagai hasil rapat koordinasi dengan Forkopimda, kami bersama anggota BPD Desa Kohala telah dipanggil oleh Bupati, HM Basli Ali ke rumah jabatan yang baru. Selain anggota BPD, Bupati juga memanggil Rahman Hamdani bersama istrinya termasuk Camat Buki, Ahmad Yani, Kepala Dinas PMD, Irwan Baso, Babinsa serta Babinmas Desa Kohala dan Ketua APDESI, Arman. Dan pada malam itu pula, Bupati telah menyampaikan kepada Camat Buki untuk menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Desa Kohala.” ungkapnya.

READ  Unhas Launching Kampus Baru di Selayar

Sebelumnya Jamaluddin, SH selaku Kuasa Hukum Rahman R, S.Sos mendesak tergugat Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali untuk segera menon-aktifkan Kepala Desa Kohala, Rahman Hamdani. Karena menurut Jamaluddin, kalaupun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan menempuh upaya hukum luar biasa dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI maka itu adalah hak prerogatif Bupati Selayar.

Namun begitu dengan turunnya keputusan banding dari PT TUN Makassar yang sudah dinyatakan inkracht, mestinya Kepala Desa Kohala yang saat ini sedang menjabat, itu sudah saatnya untuk diberhentikan oleh HM Basli Ali selaku Bupati Selayar. Dan mengangkat pejabat pelaksana tugas. Sebab dengan turunnya putusan ini berarti Rahman Hamdani sudah tidak memiliki legal standing lagi untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Kohala.” pungkasnya.

 

 

Penulis ; DSJ

Editor.   : AB