Bataramedia.com | Makassar – Ketua Komisioner Ombudsman Kota Makassar, Andi Irwan Patiroy, SP.,MM menjadi narasumber (external reviewer) pada sosialisasi yang diselenggarakan di DPW MOI SulSel dengan tema ” Pelayanan Publik dan Pungutan Liar”.Jumat (23/10/2020).

Hadir pula wakil ketua Komisioner Ombudsman Dr.Muh.Irwan SH.,MH. Kegiatan yang  Diikuti oleh kurang lebih 50 orang peserta yang terdiri dari jurnalis, media online LSM dan beberapa kepala UPT Pendidikan di Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketua Komisioner Ombudsman Andi Irwan Patiroy menyampaikan paparannya tentang Kata Kunci dari Pungutan Liar, sebagaimana termaktub dalam Undang Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Dikatakan Pungli (pungutan liar) jika setiap orang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu koorporasi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan yang ia miliki sehingga merugikan keuangan negara, “jelas Andi Irwan.

Ia melanjutkan bahwa ada 10 Area Rawan Korupsi antara lain:
1. Sektor pengadaan barang dan jasa
2. Sektor keuangan dan perbankan
3. Sektor perpajakan
4. Sektor minyak dan gas
5. Sektor BUMN/BUMD
6. Sektor Bea Cukai
7. Sektor penggunaan APBN dan APBD
8. Sektor Barang milik negara atau barang milik daerah
9. Sektor pertambangan
10. Sektor Pelayanan umum.

READ  CITY Grab dan Kalla Group Bersinergi Bantu Ratusan UMKM di Makassar

Sektor sektor tersebutlah yang banyak tersentuh dengan pungutan liar (pungli). Kemudian terbitlah Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 tentang satuan tugas Sapu Bersih atau Satgas Saber Pungli. Praktek Pungli telah merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga perlu untuk upaya pemberantasan secara tegas, efektif, terpadu dan mampu menimbulkan efek jerah untuk menghindari terjadinya pungli di kemudian hari. selanjutnya adapun tugas dan fungsi Saber Pungli adalah :
1. Melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan personil.
3. Satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian, lembaga, maupun yang berada di pemerintahan daerah sehingga saber pungli itu dibentuk sampai di tatanan pemerintah daerah.
Adapun Fungsinya adalah :
1. Intelegen
2. Pencegahan
3. Penindakan
4. Yustisi
Oleh karena itu dilibatkan pula Kejari, Pengadilan, Inspektorat sebagai institusi hukum yang terlibat dalam Saber Pungli.
Sedangkan Wewenang dari Saber Pungli adalah :
1. Membangun sistem yang sesuai dengan reformasi birokrasi.
2. Pengumpulan data dan imformasi dengan menggunakan ITI (jasa teknologi dan imformasi).
3. Merencanakan dan melaksanakan operasi.
4. OTT (Operasi Tangkap Tangan).
5. Rekomendasi sanksi ke kejaksaan atau pengadila
6. Rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan unit.
7. Evaluasi Kegiatan.

READ  Pemda Lutra Terima Dua Penghargaan dari Pemerintah Pusat

Jadi kesimpulannya Pungli adalah pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya dikenakan atau dipungut di lokasi dan tidak sesuai ketentuan. Kegiatan nemungut atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan kejahatan tindak pidana.

 

Andi Irwan juga menyampaikan dampak yang bisa diakibatkan oleh pungli antara lain, ekonomi biaya tinggi, rusaknya tatanan masyarakat, menghambat pembangunan, masyarakat dirugikan sehingga muncul ketidakpercayaan nasyarakat terhadap pemerintah. Sasaran saber pungli juga meliputi pelayanan publik, eksport dan import, penegakan hukum, perijinan, kepegawaian, pendidikan dan pengadaan barang dan jasa dan lainnya yang meresahkan masyarakat. Sedangkan sanksi kalau perbuatannya memberi suap atau menjanjikan hadiah kepada pegawai negeri/penyelenggara negara ancaman pidananya minimal penjara 1 tahun, maksimal 5 tahun dan denda minimal 50 juta maksimal 250 juta. Menerima suap ancaman penjara minimal 1 tahun maksimal 5 tahun dan denda minimal 50 juta maksimal 250 juta. ASN/ penyelenggara negara melakukan pemerasan, penjara minimal 4 tahun maksimal 20 tahun dan denda 1 Milyar. ASN/penyelenggara negara menerima hadiah, pidana minimal 1 tahun dan denda minimal 200 juta, maksimal 1 Milyar. Memberi hadiah atau janji kepada ASN/Penyelenggara negara, pidana maximal 3 tahun dan denda 150 juta. Inilah beberapa penyebab budaya korupsi menurut Kuncoro Ningrat bahwa Indonesia punya mental suka potong kompas, suka menerobos alias suka cepat meskipun melanggar hukum. Masyarakat tidak menganggap korupsi sebagai aib, rendahnya budaya sirik masyarakat terhadap pidana korupsi atau pungli, budaya enak atau tidak enak, kontrol sosial masyarakat terhadap perilaku korupsi masih longgar, nilai kejujuran kurang mendapat penghargaan tinggi di masyarakat, jarangnya keteladanan dari peminpin, masyarakat mengatur status sosial dari uang dan kekuasaan, tampa mereka sadari bahwa korupsi menjadi salah satu sebab kehancuran suatu negara,” tutupnya.

READ  Kemendagri dan Management PT. MTI Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Unit PERTADES Kab. Bungo Provinsi Jambi

 

Laporan : A.batara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here