BATARA MEDIA.COM | Puluhan pemuda Aliansi Peduli Pendididikan Pesisir yang terdiri dari Himpunan Pemuda Mahasiswa Kodingareng, HMI lingkup Komisariat FIK Teknik FBS UNM, HMI Komisariat Polines, HMI Ushuluddin dan Filsafat

mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea Makassar dengan pengamanan oleh beberapa anggota Kepolisian Polsek Tamalanrea Makassar , Jumat (19/03/2021).

Delapan orang pemuda Perwakilan APPP, Akbar, Ali, Aidil, Ashar, Anca, Hariping, Agus dan Reihan, diterima oleh Kepala Bidang GTK, H.Sabri,S.Pd.,M.Pd dan Sekretariat Pokja Hukum, Muh.Hazairin,SH. Dalam Sambutannya Muh.Hazairin memberikan apresiasi kepada APPP atas kepedulian dan keprihatinan dengan pendidikan di Sulawesi Selatan.

Berdasrkan hasil observasi dengan melibatkan beberapa informan yang berasal dari penduduk asli Pulau Tanakeke, Akbar menyampaikan delapan (8) permasalahan pendidikan yang terjadi di Pulau Tanakeke Kab.Takalar, sebagai berikut :

READ  PMII Jeneponto Mengecam Keras Tindakan Refresif Personil Polres Pare-Pare

1. Kondisi Tenaga Pengajar masih sangat minim.
2. Proses Belajar Mengajar tidak berlangsung.
3. Guru PNS tidak masuk mengajar.
4. Gaji guru honorer yang rendah.
5. Motivasi belajar siswa menurun.
6. Sarana dan prasarana belajar yang tidak memadai.
7. Jaringan internet yang tidak stabil.
8. Faktor eksternal, dimana dari 6 (enam) desa ada satu desa yaitu desa
balandatu belum ada akses listrik.

Dengan harapan, kedelapan permasalahan tersebut mendapat solusinya disertai dengan bukti adanya koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dinas Pendidikan Kab.Takalar, Akbar mewakili APPP, Menyampaikan 3 permintaan kepada Dinas Pendidikan Prov Sulawesi Selatan antara lain :

1. Meminta Dinas Pendidikan Prov.Sulawesi Selatan, untuk memanggil dan
mengevaluasi Dinas Pendidikan Kab.Takalar.

READ  Kadis Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Klarifikasi Dugaan Ketidak Pedulian Terhadap ASN Purnabakti Disdik SulSel

2. Meminta Dinas Pendidikan Prov.Sulawesi Selatan dan Dinas Pendidikan
Kab.Takalar, untuk memanggil dan mengevaluasi seluruh tenaga pengajar
di Pulau Tanakeke Kab.Takalar.

3. Meminta Dinas Pendidikan Prov.Sulawesi Selatan untuk membuat sistem
kontrol sehingga PNS yang lalai dengan tanggungjawabnya bisa diawasi.

Muh. Hazairin sebagai Pokja Hukum menjelaskan kondisi pendidikan di Sulawesi Selatan sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014, secara teknis operasional, kewenangan pengelolaan Dinas Pendidikan Prov.Sulawesi Selatan terbatas pada Tingkat SMA, SMK dan SLB sedangkan Pendidikan Dasar dan Menengah, kewenangannya pada pemerintah daerah, meski demikian, Provinsi tetap memiliki fungsi koordinasi dan fasilitasi.

Selanjutnya terkait Visi Misi dan tuntutan APPP, Kepala Bidang GTK, H.Sabri menyampaikan terima kasih atas imformasi yang disampaikan karena merupakan bahan bagi Dinas Pendidikan Prov Sulawesi Selatan untuk melakukan kontrol terhadap tenaga kependidikan. “Memang perlu kontrol oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Prov.Sulawesi Selatan terkait tenaga pendidik baik PNS maupun guru honorer, agar mereka tidak lalai dari tanggung jawabnya, karena tanggungjawab pendidikan adalah tanggung jawab bersama, “Ujarnya.

READ  USAI PEMUNGUTAN SUARA, KAPOLRES GOWA CEK PENYIMPANAN LOGISTIK PILKADA DI PPK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here