Batara Media | Bantaeng – 4 Maret 2021 Aliansi Anak Petani Bantaeng menggelar aksi unjuk rasa perihal pengadaan dan pendistribusian pupuk subsidi, telah disepakati dalam audiensi penyusunan ranperbup terkait pengadaan dan pendistribusian pupuk dan membuka ruang pengaduan pupuk berbasis online dan offline.

Dua minggu lebih telah berlalu, Jalil Abede Ketua Cabang GMNI Bantaeng kembali angkat bicara mengingatkan perihal dua kesepakatan tersebut.

“Saat ini sudah dua minggu lebih telah berlalu, progres realisasi dari kesepakatan audiensi aksi unjuk rasa kita tak kunjung ada titik terang sudah sampai dimana. Kepekaan pihak penanggung jawab sangat dinantikan” Ketus Jalil, Kamis (25/3/2021).

Dia juga menambahkan bahwa kelangkaan pupuk subsidi diBantaeng tidak seharusnya terjadi apabila memang mekanisme pengadaan dan pendistribusiannya berjalan baik.

READ  Bangun integritas Pemuda dan Remaja dalam membangun peradaban, BKPRMI Tompobulu Resmi di lantik

“Titik inti persoalannya disini adalah teknis lapangan, misal penyusunan E-RDKK melalui musyawarah kelompok tani untuk menentukan petani layak terima subsidi tidak berjalan terus ditambah proses pendistribusiannya juga rancau, maka memang diperlukan regulasi untuk mengatur hal demikian, dan bila perlu juga dituangkan sanksi bagi oknum yang memainkan E-RDKK” Sambung Jalil

Lanjutnya, dia menduga bahwa kelompok tani (Poktan) diseolah-olahkan melaksanakan musyawarah tiap kali hendak perbaharuan data dalam rangka melengkapi data poktan untuk selanjutnya diusul kejenjang yang lebih tinggi, padahal hal ini minim terlaksana diakar rumput.

Lebih jauh menerangkan pelaksanaan musyawarah poktan adalah tanggung jawab PPL membantu dan sebagainya, semisal ketua poktan tidak tau menulis maka saat itulah peran penting PPL dibutuhkan, hanya anehnya ada saja oknum tidak bertanggung jawab yang menyusun E-RDKK sekehendak maunya tanpa melalui mekanisme keharusan sehingga terjadilah kerancauan data petani.

READ  Wakabid Politik GMNI Bantaeng, Anak Petani Yang Berbicara Keluhan Petani 2020

Turut menambahkan Muhajir ketua GRM Bantaeng, perihal pupuk adalah hal fundamental maka sudah barang tentu pemerintah mesti serius mengambil langkah.

“Perihal pupuk ini adalah hal yang fundamental bagi petani, pemerintah harus serius mengambil langkah. Penyusunan regulasi saya kira adalah langkah tepat, ditambah membuka ruang pengaduan berbasis online dan offline, jadi semisal ada aduan masyarakat maka bisa lansung ditindak lanjuti dengan tentunya berdasarkan regulasi dalam hal ini perbup” Terang Muhajir.

Perlu diketahui bahwa Aliansi Anak Petani Bantaeng juga mempertanyakan anggaran bantuan Kementan senilai 13 M namun hingga saat ini tidak kunjung mendapatkan kejelasan.

“Jadi ada tiga poin yakni penyusunan perbup terkait pengadaan dan pendistribusian pupuk subsidi, membuka ruang pengaduan pupuk berbasis online dan offline serta transprasi bantuan kementan sejumlah 13 M. Kami mendesak Pemkab segera menindak lanjutinya atau mosi tidak percaya akan menggema di Kabupaten Bantaeng” Tutup Muhajir dengan tegas

READ  Harga pupuk di atas HET warga Congko layangkan Laporan Ke polres Bone

Laporan : Tw

Editor     : Tika Siregar putri