BATARAMEDIA.COM | Makassar — Berdasarkan laporan pengaduan saudari Aliya di Polrestabes Makassar tertanggal 30 Agustus 2021 dengan aduan dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu diatas akta autentik dan atau penggelapan asal usul yang diduga dilakukan IKM akhirnya dikeluarkan SP2HP dan berkesimpulan perkara tersebut belum ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, lebih condong keperdata. Padahal jelas dan terang benderang riwayat hidup Almarhum Prof. Mattulada tidak di karuniai seorang anak pun semasa hidupnya. Aduan klien kami telah memenuhi syarat umum dalam Pasal 4 yaitu, huruf a. materill dan huruf b. formill sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.

Kuasa Hukum Ahli Waris Prof. Mattulada yang diwakili Jumadi Mansyur, SH dari kantor Hukum Beni Iskandar, SH akan mengajukan gelar perkara khusus di POLDA Sulsel, melihat kasus tersebut telah menyita perhatian publik, karena ketokohan almarhum Prof. Mattulada sebagai budayawan dan sejarahwan.

READ  KKN UNM PPL 2020 gelar perpisahan dan Ramah Tama di pantai Marina

Ahli waris juga meminta agar dilakukan test DNA terhadap terlapor yang mengaku-ngaku sebagai ahli waris satu-satunya padahal semasa hidup almarhum Prof. Mattulada dan Almarhumah ST. Azia Ressang tidak dikaruniai seorang anak.

“Didunia civitas kampus pun mengetahui Prof. Mattulada dengan istrinya ST. Azia Ressang tidak memiliki anak semasa hidupnya,” ungkapnya, Rabu (3/1/21).

Lanjut Jumadi, aduan klien kami kan jelas terkait dugaan pemalsuan dokumen dan dugaan meletakkan keterangan palsu dalam akte otentik. Menurut Muh. Rafli,SH,.MH kami juga telah menghadirkan 4 saksi, kesemuanya saksi fakta, kami menghadirkan saksi RT dan RW di perumahan dosen tentu saksi tersebut adalah saksi fakta, karena mereka tentu paham terkait warga mereka di perumahan Dosen Unhas. Apalagi RW yang kami hadirkan sebagai saksi, pensiunan dosen di Kampus UNHAS.

READ  PW Moi Sulsel Menerima Kunjungan Forum Insan Pers Indonesia

“Kami dari kuasa hukum akan memohonkan gelar perkara khusus di Polda Sulsel sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 pasal 33, karena menyita perhatian publik. Tujuan kami mengajukan gelar perkara agar mendapatkan keadilan restoratif sesuai Pasal 20 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dimana pengawasan terhadap penghentian penyelidikan dan penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dalam penanganan tindak Pidana oleh penyelidik atau penyidik dilaksanakan melalui gelar perkara khusus,” tutupnya.

(*)