BATARAMEDIA.COM, Kepulauan Selayar  –  Sikap dan prilaku yang dipertontongkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah VI Sulawesi Selatan, Usman, S.Pd, MM dihadapan para kepala sekolah dan pengawas pada rapat Hari Guru Nasional (HGN), Senin (15/11/21) yang bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Kelautan Benteng Selatan Kepulauan Selayar sangat tidak memberikan contoh dan bertentangan dengan kode etik guru. Karena itu, sejumlah elemen masyarakat didaerah ini meminta kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, ST untuk segera mencopot Usman, S.Pd, MM dari jabatannya selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah VI Sulawesi Selatan.

Menurut beberapa sumber, kericuhan yang nyaris mengakibatkan aduh cotos ini bermula saat diskusi HGN hingga diskusi lainnya bahkan sampai pada sorotan kinerja para pengawas yang dilakukan oleh kepala cabang dinas. Diskusi inipun diperparah dengan munculnya ungkapan yang menyinggung insiden pengusiran Usman selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah VI Sulsel yang bertempat di SMKN 1 Bonea Benteng Kepulauan Selayar beberapa bulan yang lalu. Insiden inilah yang memicu perdebatan sengit yang berujung pada peristiwa yang nyaris mengakibatkan aduh cotos antara Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), Drs H Muh Fatri, M.AP dengan Usman, S.Pd, MM selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah VI Sulawesi Selatan.

Sumber lain menyebutkan bahwa antara Muh Fatri dengan Usman, itu memang sudah lama tidak saling menyapa. Dan itu terjadi sudah berlangsung lama. Sejak tahun 2020 yang lalu. Termasuk ipar dari H Arifing Daeng Marola, ibu Rosa. Selain itu, Usman ini sudah mempunyai banyak persoalan, baik dengan kepala sekolah, pengawas dan stafnya. Namun yang bisa memberikan keterangan yang lebih jelas dan valid hanya Makkasolla selaku Kepala SMKN 1 Selayar. Apalagi dia yang melerai. Dan malahan banyak kepala sekolah dijajaran cabang dinas ini yang tidak saling nyapa.” ungkapnya.

READ  Keluarga Besar Bataramedia.Com mengucapkan ; Barakallahu Fii Umrik Plt. Kadis Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Lain halnya yang diungkapkan oleh sumber ini. “Saya cuma ingin memberikan masukan dan bahan pertimbangan kepada Plt Gubernur Sulsel agar segera dicopot saja guna keselamatan dan menjaga nama baik dan marwah pendidikan khususnya di Sulsel. Apalagi persoalan Kacabdin ini sudah banyak menumpuk dan sudah dikeluhkan oleh sebagian besar jajarannya. Sebab jika beliau dipanggil lagi untuk melakukan klarifikasi, Usman itu pintar membalikkan cerita dan fakta. Ditambah lagi ada sejumlah pejabat yang memback up dia.” tegas sumber ini kepada BATARAMEDIA.COM, Sabtu (20/11/21) sekitar pukul 07.18 Wita pagi tadi.

Seorang tokoh masyarakat yang disebut-sebut sebagai pemback up Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah VI Sulsel saat dihubungi via ponsel genggamnya mengutarakan,” Usman itu memang bukanlah seorang manusia yang sempurna. Hampir sama sikap dan prilaku serta kepribadian dengan kepala sekolah dan pengawas yang lain. Namun jika ditelisik lebih dalam ini persoalan, ada rasa iri dan kecemburuan dari pihak-pihak lain. Apalagi jabatan Kacabdin bukanlah sebuah jabatan yang amat sangat gampang dan mudah diperoleh.” katanya.

Jika kita pelajari dari kejadian ini lanjut sumber tadi, reaksi Kacabdin, Usman memang dinilai sangat berlebihan. Apalagi dari informasi yang kami terima jika pengawasnya nyaris ditinju oleh Usman. Meskipun ada yang menjadi pemicunya lebih dahulu. Tapi mestinya selaku pimpinan harus memberikan contoh dan panutan kepada bawahannya. Wajar menegakkan disiplin tetapi etika juga tetap tidak bisa dikesampingkan.” pungkasnya lagi.

READ  Hari Pertama Bertugas, Asqar Langsung Monitoring

Dan jika lebih dalam lagi dikaji maka ada dua kelompok kepala sekolah di Selayar ini, khususnya dibawah naungan Cabang Dinas Dikbud Wilayah VI Sulsel. Dan Usman ini berada dibawah kelompok kecilnya. Sehingga jika semua bentuk persoalan yang terjadi ditubuh Cabdin Dikbud Wilayah VI ditanyakan, itu pasti akan muncul jawaban-jawaban yang menyudutkan terhadap Kacabdin, Usman. Tapi ini info baru kami dapatkan sepihak. Dan kami memilih untuk tidak terburu-buru menjastifikasi yang salah dan yang benar sebelum kami berkoordinasi langsung dengan Muh Fatri dan Usman.” ungkapnya menambahkan.

Lebih lanjut saya kemukakan bahwa sudah berkali-kali ini Usman ingin dijatuhkan oleh kelompok yang kontra terhadap kebijakannya. Mulai dari Kepala Tata Usaha Cabang Dinas Dikbud Sulsel, Ratnawati Syahrir saat melaporkan ke polisi. Sehingga keluar hasil pemeriksaan Inspektorat Propinsi Sulsel bahwa Usman harus dinonjobkan dan malah dengan pertimbangan pemutusan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Saya melihat jika sampai ini terjadi maka Usman ini akan terdzalimi. Sehingga saat itu, saya panggil Usman ke Makassar untuk melakukan klarifikasi langsung apalagi ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menginginkan adanya pemutusan sebagai ASN. Saya melihat memang Usman memiliki kekurangan tapi jika sampai pada pemutusan sebagai ASN maka ini saya nilai sudah keterlaluan. Apalagi sampai pemutusan ASN dan penurunan pangkat. Akhirnya Usman ke Makassar dengan membawa beberapa domumen dan bukti-bukti lainnya yang diperlukan.” ungkapnya.

Dikonfirmasi via selulernya tadi pagi, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah VI Sulsel, Usman, S.Pd, MM mengaku akan menemui Inspektorat Propinsi selanjutkanya akan ke SMAN 7 Dopa di Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kepulauan Selayar guna memeriksa penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) . ” Sebagai Kepala Cabang Dinas, saya mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pembinaan dalam wilayah dan ruang lingkup wilayah VI. Termasuk memaksimalkan tupoksi para kepala sekolah dan pengawas. Apalagi sebelumnya saya sudah berkoordinasi dengan Koordinator Pengawas Pendidikan Sulsel saat kami ke Yogyakarta beberapa pekan yang lalu.

READ  Nilai ‘Kawin Massal’ Terbesar, Prof Jufri Apresiasi Kinerja Kepala SMKN 2 Makassar

Maka oleh Korwas menjelaskan kepada kami selaku Kacabdin. Mereka para pengawas sepekan berada disekolah binaan, sepekan berada disatuan pendidikan dan satu minggu berada di Kantor Cabang Dinas. Berkoordinasi dan membicarakan hasil monitoringnya. Nah kemudian inilah yang kami kawal. Lagi pula saya mendapatkan data dari para kepala sekolah jika keberadaan pengawas disekolah, itu dinilai sangat minim. Bahkan ada beberapa pengawas yang sama sekali tidak pernah memunculkan batang hidungnya disekolah binaannya. Itulah sebabnya saya munculkan info ini dalam rapat Hari Guru Nasional yang diselenggarakan di SMKN 3 Selayar.

Saat saya memberikan arahan tentang meningkatkan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala sekolah. Termasuk para pengawas dengan maksud untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang timbul disekolah. Kebanyakan pengawas tidak datang karena mereka menganggap jika kantornya ada di Makassar. Padahal dalam struktur organisasi cabang dinas itu pengawas juga masuk meskipun itu hanya sebatas garis koordinasi. Ini yang mereka salah tafsirkan. Disitulah Muh Fatri langsung emosi. Maka keluarlah kalimat saya,” Keluar saja kalau tidak mau menerima arahan dari saya.” Mendengar ungkapan itu, Muh Fatri langsung maju ke hadapan saya. Dan sayapun berdiri. Hanya sampai disitu dan tidak ada perkelahian.” katanya menjelaskan.

 

 

Penulis : DSJ

Editor.   : AB