BATARAMEDIA.COM, Kepulauan Selayar Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI khususnya pada Pasal 34 secara tegas menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi dan pemerintah dan pada Pasal 33 menyatakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenangnya, Kejaksaan dapat membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara dan instansi lain.

Merujuk pada aturan perundang-undangan ini, Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar telah menjalin kerjasama dengan membuat nota kesepahaman atau Memorandum of Understand (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pasca penandatanganan MoU dengan Pemkab Kepulauan Selayar maka sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah meminta kesediaan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk memberikan pendampingan hukum , khususnya pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Daerah.

READ  Komisi D DPRD Sulsel Tegur Pelaksana Proyek Ruas Tanabau, Ngapa Loka, Pattumbukang Selayar

Oleh karena itu, kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Selayar, Adi Nuryadin Sucipto, SH MH, untuk mendukung optimalisasi kegiatan-kegiatan yang dianggap strategis oleh sejumlah OPD dalam lingkungan Pemkab Kepulauan Selayar, pihak Kejaksaan tak henti-hentinya memberikan masukan, saran dan pendapat serta mensupport baik itu diminta ataupun tidak meminta dengan tujuan untuk suksesnya program-program pembangunan didaerah ini. Mulai dari refocusing anggaran tahun 2020/2021, kegiatan pengadaan barang dan jasa, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar juga telah melakukan upaya monitoring terhadap hasil pekerjaan yang dinilai tidak maksimal dengan memberikan pertimbangan kepada Bupati, HM Basli Ali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Selayar. Dengan harapan roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terarah serta berkelanjutan agar tercapai marwah pemerintah daerah yang bermartabat dimata masyarakat Kepulauan Selayar.” pungkasnya.

READ  Bawa Nama Tana Toraja ke Tingkat Provinsi, Kontingen STQH Tana Toraja Tidak Dibiayai Pemda

Menyikapi dukungan ini, Bupati Kepulauan Selayar yang disampaikan oleh Ir H Arfang Arif selaku Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Setda, Jumat (29/10/21) sekitar pukul 10.55 Wita siang tadi menyatakan apresiasi langkah dan upaya Kejaksaan Negeri untuk memberikan pertimbangan hukum sekaitan dengan program dan kegiatan pembangunan didaerah ini. Disamping itu dengan pendampingan hukum tentu terlebih dahulu Kejaksaan akan selalu memberikan pembinaan.

Pembangunan akan berhasil jika temuan-temuan penyimpangan anggaran akan semakin kecil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat. Sedangkan untuk mencapai tujuan itu mesti harus dilaksanakan berdasarkan koridor hukum yang berlaku dan dibarengi dengan pendampingan hukum. Baik terhadap Kejaksaan maupun terhadap Kepolisian. Dengan upaya ini pihak aparat penegak hukum akan selalu memberikan pertimbangan hukum sebelum melangkah lebih jauh. Apalagi kita sebagai manusia biasa tentu tak lepas dari kesalahan dan kekhilafan.” imbuh H Arfang Arief melalui sambungan selulernya.

READ  KNPI Gowa akan gelar Musda, ketua SEMMI Gowa angkat bicara

Sehingga atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menganggap bahwa pendampingan hukum itu merupakan suatu tindakan positif yang mesti harus mendapat respon dari pemerintah setempat. Dan Kajari, Adi Nuryadin Sucipto sangat merespon itu untuk memberikan pendampingan pertimbangan-pertimbangan hukum khusus kepada aparat Pemda Kepulauan Selayar.

 

Laporan : DSJ

Editor      : AB