BATARAMEDIA.COM | Kepulauan Selayar Jamaluddin, SH selaku Kuasa Hukum Rahman R, S.Sos mendesak Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali untuk segera menon-aktifkan Kepala Desa Kohala, Rakhman Hamdani. Jamaluddin berpendapat,” Kalaupun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan menempuh upaya hukum luar biasa dengan akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar maka itu adalah hak secara prerogatif Bupati Selayar.

“Silahkan….!! Akan tetapi dengan adanya putusan banding dari PT.TUN Makassar dengan nomor : 9/G/2020/PTUN.Mks dan dinyatakan sudah inkracht atau sudah berkekuatan hukum tetap mestinya Kepala Desa Kohala yang saat ini menjabat, itu sudah harus di non aktifkan oleh Basli Ali selaku Bupati. Dan mengangkat pejabat pelaksana tugas (Plt). Karena dengan turunnya putusan ini Rakhman Hamdani sudah tidak punya legal standing lagi untuk menduduki jabatan sebagai orang terwahid di Desa Kohala Kecamatan Bontomanai Selayar Propinsi Sulawesi Selatan.” tegasnya saat dikonfirmasi via selulernya, Minggu 30/05/21 siang tadi.

READ  Djusman AR Nilai Somasi Luhut Keliru dan Tidak Negarawan

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap meski akan diajukan upaya PK tambah Jamaluddin, itu tidak akan menangguhkan atau menggugurkan pelaksanaan eksekusi. Jika ada unsur kesengajaan yang dilakukan dengan mengulur-ulur waktu karena mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai bupati maka kami tidak akan segan-segan melaporkan kepada aparat penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan. Karena Kepala Desa Kohala, Rakhman Hamdani kalau masih saja terus menjabat dan mengelola uang negara sudah masuk dalam kategori melakukan tindak pidana korupsi. Apalagi waktu 60 hari setelah putusan itu seperti yang tertuang dalam Undang-Undang sudah lewat.” pungkas dia.

Bahkan bisa jadi dan tidak menutup kemungkinan kami selaku Kuasa Hukum akan menempuh upaya hukum dengan menggugat secara Perdata. Akibat adanya unsur kesengajaan dengan mengulur-ulur waktu sehingga kasus ini berlarut-larut telah menyebabkan klien kami sangat dirugikan.” tambah Jamaluddin.

READ  pengadaan tanah untuk bendungan Pamukkulu hampir rampung, Bupati Takalar beri apresiasi

Menyikapi pernyataan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Selayar, Andi Mahmud, ST seperti diberitakan pada edisi sebelumnya, saya kira itu tidak ada masalah. Sebab memang masih terbuka ruang yang luas untuk mengajukan upaya PK. Dan salah satu syaratnya adalah memiliki novum atau bukti baru yang dapat diperlihatkan didalam persidangan di PTUN Makassar. Meskipun begitu, pada rapat konsultasi dengan Pemda dan Komisi I DPRD dengan menghadirkan kuasa hukum dan Kepala Desa terpilih versi PTUN Makassar pada 17 Mei 2021 lalu, saya sudah mempertanyakan dan tekankan bahwa kenapa Kepala Kohala yang menjabat saat ini, belum juga dinon aktifkan. Sementara menurut kami selaku kuasa hukum Rahman R, itu Rakhman Hamdani sudah tidak ada lagi kekuatan hukumnya. Dalam artian bahwa Rakhman Hamdani yang menjabat sekarang sudah ilegal atau tidak sah secara hukum.” katanya.

READ  Pimpin Operasi Yustisi, Kapolres Pangkep Ingatkan Pentingnya Penerapan Prokes

Sedangkan menurut Kuasa Hukum Pemda Kepulauan Selayar, Muh Basir, SH yang juga Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Selayar ketika ditanya melalui telfon genggamnya siang tadi, Minggu 30/05/21 sekitar pukul 14.35 Wita seputar belum dinon aktifkannya Rakhman Hamda hingga saat ini padahal putusan PTUN sudah inkracht, Muh Basir menyatakan jika dirinya sudah tidak memiliki wewenang dan kapasitas lagi untuk menjawab pertanyaan itu pasca adanya rapat di Komisi I DPRD Selayar bebarapa waktu lalu. Yang punya kewenangan untuk menjelaskan itu adalah Komisi I. Dan silahkan ditanyakan kesana.” tandasnya.

 

Penulis ; DJ

Editor.   ; TS